BlogDetik86 - Belasan peserta visitasi pendidikan dan latihan (Diklat) PIM Tingkat III Angkatan XLVI untuk Mata Diklat Inovasi dalam Bidang Reformasi Birokrasi menyambangi Balaikota DKI Jakarta, Rabu (4/5). Kedatangan mereka disambut oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat.
Menurut Djarot, kedatangan mereka untuk mengetahui inovasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, terutama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Selama dua tahun ini, Djarot menilai reformasi yang dilakukan Pemprov DKI sudah baik, bahkan cenderung lebih unggul dari daerah lain.
“Kalau dari sisi struktur, sistem, it's ok ya. Mungkin DKI ini yang paling unggul dari sisi apapun juga,” kata Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (4/5).
Sistem reformasi birokrasi yang paling baik, menurutnya adalah sistem sistem pelayanan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di lingkungan Pemprov DKI. Begitu juga dengan kehadiran Smart City juga menunjang reformasi birokrasi di DKI Jakarta berjalan maksimal.
"Smart City-nya sebagai kota pintar, itu paling baiklah di Indonesia," katanya.
Hanya saja, dikatakan Djarot, sebagai pusat pemerintahan juga sebagai ibukota negara, persoalan reformasi birokrasi tidak hanya berhenti disitu. Tetapi, juga harus memikirkan bagaimana mengubah pola pikir (mindset) dari PNS DKI.
"Persoalannya adalah bagaimana kita dapat merubah pola pikir, budaya pegawai-pegawai kita, birokrat-birokrat kita. Agar betul-betul punya kepedulian, integritas, ramah, tidak mau terima uang, selalu senyum, cepat mengambil keputusan, cepat menanggapi saat melayani warga Jakarta. Tidak mau pulang jika kerjaannya belum selesai, disiplin. Inilah kemampuan lunak yang harus dibangun dalam pola pikir PNS," paparnya.
Dengan perubahan pola pikir dan budaya dari pegawai-pegawai itu, ditambahkan Djarot sistem yang bagus yang telah dirancang oleh Basuki dan dia dapat berjalan maksimal. "Percumakan sistem udah baik, tapi PNS tidak mendukung," terangnya.
Tetapi, diakuinya, reformasi birokrasi itu belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan. Karena masih ada beberapa pegawai yang melakukan pelanggaran. Mereka yang tidak memiliki kinerja yang baik, pasti akan dimutasi atau dipecat.
“Belum sepenuhnya berhasil. Karena masih ada beberapa pegawai yang mengutip-ngutip uang. Mereka ini akan dipecat. Makanya, di DKI Jakarta tidak ada zona aman. Yang ada zona berkompetisi dengan sehat. Kalau dia mau aman, maka itu ditentukan dengan kinerja diri sendiri,” tegasnya.Beritasatu.com
baca juga :
baca juga :
