Ajiiib!!! Begini Perintah Jokowi ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait Hambalang

BlogDetik86- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi waktu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menuntaskan evaluasi, review dan redesain Kompleks Hambalang Bogor hingga awal 2017.

Tim Komunikasi Presiden Sukardi Rinakit di Jakarta, Senin (2/5), menyebutkan terkait hasil kajian tim audit teknis, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada Menteri PUPR untuk melanjutkan evaluasi dan review menyeluruh terhadap hal-hal yang telah direkomendasi tim audit teknis terutama terkait daya dukung lingkungan dari aspek geologi dan geoteknik.

Menurut Sukardi, penentuan pemanfaatan Komplek Hambalang akan dilakukan setelah kajian teknis selesai.

Ia menyebutkan setelah beberapa waktu lalu menyambangi Komplek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang untuk memeriksa keadaan aset negara yang terlantar tersebut, Senin sore, Presiden Jokowi mengadakan rapat terbatas untuk mendengarkan laporan mengenai audit teknis kelanjutan proyek tersebut.

Dalam ratas, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan tim ahli audit teknis memaparkan hasil kajian dari aspek bangunan gedung, aspek geologi dan geoteknik serta dari aspek tata saluran air dan sistem drainasenya.

Rekomendasi dari tim ahli adalah proses konstruksi Kompleks Hambalang dapat dilanjutkan dengan persyaratan, yakni: setelah dilakukan evaluasi menyeluruh dan penanganan tata salir, review ulang perhitungan struktur atas dan bawah terhadap seluruh bangunan gedung eksisting, penataan ulang dan dipastikan bangunan baru, baik gedung dan infrastruktur tidak berdiri di atas timbunan.

Sebelumnya dalam ratas tanggal 30 Maret 2016, Presiden Jokowi menugaskan Menteri PUPR untuk melakukan audit teknis terkait rencana rekonstruksi dan pemanfaatan Kompleks Hambalang.

Audit teknis diperlukan untuk mengetahui tingkat kerusakan struktur bangunan, mengetahui stabilitas tanah serta tata salir Kompleks Hambalang.

Selain audit teknis, Presiden dalam ratas tanggal 30 Maret 2016 juga menginstruksikan dilakukan audit hukum dan audit keuangan.

Renovasi GBK Sementara itu terkait renovasi Gelora Bung Karno (GBK), Presiden Jokowi menyampaikan bahwa saat kunjungan ke London, Inggris, dua minggu lalu, Presiden sempat melihat langsung Queen Elizabeth Park, tempat penyelenggaraan London Olympic tahun 2012.

"Saya melihat, saat ini, kawasan Olympic Park tersebut, setelah Olimpiade berakhir bukan hanya jadi pusat olahraga tapi telah menjadi area publik, public space bagi masyarakat London," ujar Presiden Jokowi.

Presiden berharap renovasi GBK ini nantinya juga bisa menjadi landmark Kota Jakarta, landmark Indonesia yang kemanfaatan publiknya dapat berlangsung untuk jangka panjang. Jadi bukan hanya bermanfaat untuk penyelenggaraan Asian Games saja.

Presiden juga mengingatkan perlunya diperhatikan standarisasi serta kualitas bahan dari infrastruktur yang di renovasi. Penggunaan produk dalam negeri dan memperhatikan aspek estetika desain juga diperlukan.

"Khusus estetika desain, GBK harus betul-betul memiliki nilai tambah, memiliki karakter sebagai nation heritage yang bersejarah," ucap Presiden Jokowi Hadir dalam rapat tersebut di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mochamad Basuki Hadimuljono, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.Beritasatu.com
Baca juga :

Satu lagi prestasi Jokowi akan bangun pelabuhan internasional di Jabar

Ahok Bersyukur Banyak Pejabat Mundur, Kok Bisa?

Reaksi Fadli Zon ketika Ruhut dilaporkan Pemuda Muhammadyah ke MKD

Malu-maluin !!!yuk kita tengok Anggota DPR yang Belum Laporkan Kekayaan ke KPK

PIDATO HIMBAUAN (KASATKORNAS BANSER/KOMANDAN BANSER NASIONAL) H. ALFA ISNAENI

Keren dan Sporty!!! Mobnas Esemka bakal meluncurkan 2 type Populer di tanah air

Terungkap sudah Rahasia Ahok Jadikan Heru sebagai calon wakil Gubernur

Sindiran Ahok "Nyelekit" Bikin Stres? Ini Cara Menghadapinya...

Ketua Fraksi Nasdem: Jangan bermimpi untuk mengubah Pancasila

Memang kebangetan!!! Jokowi "tertimpa sial" oleh pemerintah sebelumnya

BlogDetik86 - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Golkar, Firman Subagyo, mengatakan pihaknya sangat memahami langkah Presiden Joko Widodo sedang mencari jalan tengah atas kekisruhan proyek di Teluk Jakarta yang belakangan disebut Garuda Project.

Kata Firman, sangat dipahami bahwa investasi atau pembangunan adalah hal penting. Namun, di saat yang bersamaan, hal itu sekaligus menunjukkan kelemahan pemerintahan dan aparatur penyelenggara negara yang tidak patuh pada aturan hukum.

Diakuinya, Pemerintahan Jokowi-JK memang 'ketiban sial' menerima lungsuran program yang bermula di pemerintahan sebelumnya, yang sayangnya tidak dipersiapkan dengan baik. Seharusnya, sejak awal persiapan sudah dilakukan dengan menjawab berbagai permasalahan yang ada. Sementara kondisi saat ini, pelaksanaan program sudah terlanjur dilaksanakan, dan masalah muncul belakangan. Hal itu juga terjadi dalam program lain di era SBY seperti Proyek Hambalang dan MIFEE, di mana investasi sudah terlanjur dilakukan tanpa memperhatikan efek di belakang hari.

"Sebaiknya kita jangan membudayakan keterlanjuran, sebab bisa bahaya. Kalau nanti dilakukan budaya keterlanjuran, maka tak ada gunanya aturan dibuat. Ini kita harap jadi pembelajaran ke Pemerintah, pengusaha dan aparat hukum," kata Firman Subagyo, Jumat (29/4).

Dalam konteks reklamasi dan Giant Sea Wall, pada 2003, Kementerian Lingkungan Hidup sudah mengkaji serta menolak rencana reklamasi Teluk Jakarta karena dianggap tidak layak. Studi itu juga menemukan bahwa belum ada teknologi yang bisa menghilangkan beban banjir. Urugan untuk reklamasi juga membutuhkan 313 juta kubik tanah, yang merusak lingkungan Jawa Barat sebagai sumber. Selain itu, lanjut Firman, ditemukan juga akan ada perubahan mendasar kelautan dan sedimentasi yang berdampak pada proyek terkait listrik bawah laut.

Hal itu beserta sejumlah hasil studi lain yang sudah dipresentasikan di Komisi IV DPR membuat para anggota dewan merasa proyek itu tidak layak. Disadari juga bahwa selama ini, pihak pengembang swasta yang men-drive aparat pemerintahan saat itu, sehingga rencana itu terus berjalan tanpa ada perbaikan.‎ Diiinformasikan olehnya, ada sejumlah pengusaha yang kerap bertemu demi melancarkan proyek itu.

Bagi Firman Subagyo, sebaiknya Pemerintah tak usah memaksakan diri apabila proyek tersebut memang tidak layak secara lingkungan. Para pejabat pemerintahan sebaiknya tidak dipaksa untuk merekayasa data, semisal AMDAL, hanya demi proyek yang menguntungkan para pengembang semata.

"Seandainya saya jadi presiden, biarkan saja resiko memaksakan reklamasi itu jadi tanggung jawab pengembang yang melaksanakan. Saya akan tetap berpegang pada UU. Kalau sudah ada kajian ditolak, dan menterinya tak mungkin main-main," kata Firman.

"Kalau memang ada rencana besar, mengapa sejak awal tak disinergikan dulu dengan UU yang ada. Kasihan juga sebenarnya pemerintahan sekarang ini karena semua ini dibuat di pemerintahan sebelumnya."Beritasatu.com
baca juga :