presiden jokowi
Tampilkan postingan dengan label presiden jokowi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label presiden jokowi. Tampilkan semua postingan

FAHRI TAK PERCAYA PEMERINTAH TERKAIT PEMBEBASAN 10 WNI DI FILIPINA

17.43.00 Add Comment

BlogDetik86, Pemerintah dan sejumlah pihak yang terkait dalam pembebasan 10 WNI dari tangan Abu Sayyaf sudah sering menyampaikan tak mengeluarkan uang tebusan seperti diminta kelompok bersenjata yang berbasis di Filipina tersebut.

Namun klaim tersebut diragukan banyak kalangan. Salah satunya Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. "Yah, saya enggak percaya saja gratis," ujar Fahri (Rabu, 4/5).

Meski begitu, Fahri tidak mengesampingkan peran para pihak yang mengklaim berjasa tersebut. Namun dia berharap polemik klaim-mengklaim ini tidak diperpanjang.

"Ambil itikad baiknya. Semua orang dapat pahala. Ada yang beli mansion, ada yang sewa pesawat, ada yang bayarin Abu Sayyaf. Soalnya nyawa orang yang kita selamatkan itu sama saja menyelamatkan nyawa bangsa kita juga," ujarnya.

Karena itu dia mendesak Presiden Joko Widodo tampil di publik dan memberikan klarifikasi, siapa saja yang berperan dalam pembebasan 10 ABK tersebut. "Tapi jangan kemudian bertengkar. Nah Presiden harus keluar menengahi yang terlibat. Jangan biarin orang bertengkar. Kasihan," tandasnya.

Sebelumnya tim kemanusiaan Surya Paloh yang merupakan sinergi Yayasan Sukma, Media Group, dan Partai Nasdem mengklaim mengklaim sebagai pihak yang berjasa. 

Namun, Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein, yang juga sebagai negosiator, menegaskan pembebasan 10 WNI tersebut bukan kerja partai. Karena itu dia mengingatkan jangan ada yang berusaha mencari nama lewat pembebasan WNI tersebut.

Menlu Retno Marsudi sendiri mengakui pembebasan 10 WNI itu melibatkan banyak pihak. "Bahwa ini adalah diplomasi total, yang tidak saja hanya terfokus pada diplomasi G to G, tetapi juga melibatkan jaringan-jaringan informal," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga menepis bahwa pembebasan teresbut tak menggunakan uang tebusan. "Ya terang saja dilepas, wong dibayar kok," ucap Megawati..Rmol.co
baca juga :

Nama Saya Yuyun

Waspadalah !!!Gerakan Makar Hizbut Tahrir Indonesia

PIDATO HIMBAUAN (KASATKORNAS BANSER/KOMANDAN BANSER NASIONAL) H. ALFA ISNAENI

Fantastis, Pemerintahan Jokowi akan merevitalisasi 5.000 Pasar Tradisional sampai 2019

23.07.00 Add Comment

Infomenia.com - Presiden Joko Widodo hari ini dijadwalkan meresmikan Pasar Manis tahap I di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pasar ini merupakan salah satu dari program revitalisasi 5.000 pasar rakyat hingga 2019.

"Hari ini, Rabu 4 Mei 2016, dalam kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta, Presiden akan meresmikan Pasar Manis di Kabupaten Banyumas, Pasar Giwangretno Kabupaten Kebumen dan Pasar Krendetan Kabupaten Purworejo," kata Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana, seperti dilansir Antra, Rabu (4/5).

Revitalisasi pasar masih menjadi fokus kunjungan kerja Presiden Joko Widodo setelah minggu lalu mengunjungi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Papua untuk meresmikan Pasar Raya Amahami, Groundbreaking Pasar Budaya Mama-Mama Papua di Jayapura, meninjau Pasar Pharaa Sentani dan meresmikan Pasar Rakyat Doyo Baru Sentani.

Pemerintah telah mencanangkan merevitalisasi 1.000 pasar setiap tahun atau 5.000 pasar selama 5 tahun hingga 2019.

Pasar Manis berlokasi di Jl. Jendaral Gatot Subroto, Purwokerto. Pasar tersebut memiliki luas bangunan 2.568 meter persegi di atas lahan seluas 5.925 meter persegi.

Selesainya revitalisasi tahap I, Pasar Manis dapat menampung 600 pedagang, sedangkan 306 pedagang lainnya yang saat ini masih berada di bedeng sementara akan difasilitasi pada revitalisasi tahap II.

Omzet pasar tersebut diperkirakan mencapai Rp 1,8 miliar per bulan atau Rp 320.000 per pedagang per hari. Pasar yang beroperasi secara harian ini memliki tujuh kios dan 306 los.

Biaya yang dikeluarkan untuk revitalisasi Pasar Manis sebesar Rp 10 miliar.MERDEKA.COM
baca juga :

Yusril: Ahok Mau Bikin Masjid Luar Batang Seperti Borobudur?

Pengamat LIPI Ikrar Nusa Bakti:inilah perbedaan mendasar Jokowi dan Risma dalam PILGUB DKI

Terbukti berkelas,Perusahaan ternama bakal bergabung dengan Mobnas Esemka

Yeess !!! Inilah Warisan Jokowi sejak Gubernur di teruskan dengan baik oleh Ahok

20.03.00 Add Comment

BlogDetik86- Keluhan masyarakat dan mimpi Presiden Joko Widodo agar pelayanan publik semakin baik, perlahan terwujud. Hal ini mulai dirasakan oleh warga DKI ketika Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur pada 2012-2014.
Pada pertengahan 2013 silam, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyederhanakan layanan perizinan dan nonperizinan melalui layanan terpadu satu pintu. Tak hanya berucap dan berharap, kebijakan ini disahkan melalui Perda Nomor 12 Tahun 2013.
Kebijakan ini bukanlah terobosan baru, pada era Gubernur Fauzi Bowo, kebijakan serupa juga telah diluncurkan pada 2011, namun belum efektif. Kini setelah menjadi Presiden, Joko Widodo ingin memberikan kemudahan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pekan lalu, ia menyatakan tidak ingin lagi mendengar keluhan rakyat tentang pelayanan publik yang lamban, berbelit, dan diwarnai pungutan liar.
"Saya tidak ingin lagi mendengar keluhan di rakyat mengenai pelayanan publik. Dioper sana-sini, berbelit-belit, tidak jelas waktu dan biayanya," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas soal peningkatan pelayanan publik di Kantor Presiden, Kamis (28/4/2016).
Jokowi mengatakan, dia akan membentuk tim khusus untuk memantau situasi pelayanan publik. Pelayanan itu mencakup KTP elektronik, SIM, STNK, BPKB, akta lahir, akta nikah, izin usaha, hingga paspor.
Jakarta menjadi contoh
Penerapan layanan satu pintu bagi seluruh Indonesia, patut mencontoh DKI Jakarta. Di Jakarta, pelayanan administrasi di tingkat kelurahan dan kecamatan tak lagi memakan waktu dan biaya yang memberatkan.
Warisan dari kepemimpinan Jokowi ini, dilanjutkan dengan baik oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Ia meluncurkan pengoperasian Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) pada 2015 lalu. Badan PTSP mengintegrasikan proses pelayanan dari berbagai dinas dalam satu pintu.
Publik tidak perlu lagi loncat dari satu kantor ke kantor lain untuk mengurus administrasi. Ervina Saiful (42) contohnya, ia yang ingin mengurus surat kepindahan dari Depok ke Jakarta, merasakan perbedaan yang jauh antara kedua wilayah itu. Pelayanan di Jakarta hanya memerlukan waktu dua hari untuk mengurus berkas dari RT, RW, kelurahan, hingga kecamatan.
Sementara di Depok, ia masih dioper sana-sini dan dipungut biaya. 
"Yang ribet di Depok. Saya harus ke (kantor) wali kota, ternyata nama saya enggak ada di situ," kata Ervina, di Kecamatan Senen, Senin (2/5/2016).
Selain itu, kebijakan terbaru Pemprov melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta akan membuka pelayanan pembuatan akta kelahiran langsung di Rumah Sakit.
Wacana permohonan di Rumah Sakit itu merupakan agenda Dinas Dukcakpil DKI Jakarta yang akan dicoba di RSUD Pasar Minggu Jakarta Selatan. Kasudin Dukcapil Jakarta Selatan, Sapto Wibowo mengatakan ini merupakan instruksi dari Basuki.
"Instruksi Pak Gubernur melalui Asisten Pemerintahan mengharapkan Dukcakpil dapat melaksanakan pembuatan akte kelahiran di rumah sakit," katanya beberapa waktu lalu.
Kelak, Jakarta dapat menjadi percontohan bagi daerah lainnya yang ingin meningkatkan pelayanan publik. Birokrasi yang terkenal berbelit pun, bukan tak mungkin akan berubah menjadi efisien.Kompas.com
baca juga :

Tahu dari media inilah yang dilakukan Jokowi kepada keluarga yang tinggal dikandang Ayam

Tahu dari media inilah yang dilakukan Jokowi kepada keluarga yang tinggal dikandang Ayam

19.10.00 Add Comment

BlogDetik86, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengetahui melalui media bahwa ada warga beserta lima anggota keluarganya tinggal di gubuk reyot bekas kandang ayam di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.
Presiden pun memerintahkan staf khususnya mendatangi keluarga tersebut di Kota Tasikmalaya, dan memberikan bantuan secara langsung.
"Alhamdulillah, saya dapat bantuan dari Pak Presiden, Pak Jokowi. Sabtu kemarin, ada orangnya yang datang langsung ke sini. Katanya dari Jakarta langsung, staf Pak Presiden. Saya dikasih Rp 10 juta," kata Maulana kepada Kompas.com, Senin (2/5/2016).
Maulana beserta keluarga pun berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan bantuan kepada keluarganya.
Selain dari Presiden Jokowi, Maulana mengaku mendapatkan bantuan dari Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman sebesar Rp 3 juta, dari Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Denny Romdhoni Rp 11,5 juta, dari Baznas Rp 10 juta, serta dari pejabat dan wakil rakyat lainnya yang telah datang dan memberikan bantuan langsung.
"Saya berterima kasih juga kepada para wartawan yang telah membantu informasinya, juga kepada para dermawan yang sangat peduli kepada kondisi keluarga saya. Saya terima kasih banyak," kata Maulana sembari berkaca-kaca.
Maulana yang didampingi istrinya, Heni, dan keempat anaknya, menunjukkan kantong keresek yang berisi susu untuk anaknya, beras, telor, dan makanan lainnya sebagai bukti kegembiraannya.
Ia mengaku, sebagian uang bantuannya dipakai untuk membeli makanan tersebut. Sebagian lagi dibelikan odong-odong untuk mencari nafkah, dan sisanya, yang bernilai cukup besar, akan dipakai membangun rumah untuk keluarganya.
"Alhamdulillah, odong-odong sudah kebeli. Makanan dan susu anak ada sekarang. Sebagian lagi akan digunakan untuk membangun rumah yang layak daripada di sini," kata Maulana.
Sementara itu, pihak kelurahan setempat, saat dikonfirmasi terkait kondisi Maulana, mengatakan bahwa keluarga itu telah mendapatkan bantuan dari Wali Kota dan Baznas. Lurah Cipari Asep Kusdiana tak mengetahui bahwa Maulana mendapatkan bantuan dari Presiden Joko Widodo secara langsung melalui stafnya.
Diberitakan sebelumnya, Maulana bersama istri dan keempat anaknya tinggal di gubuk bambu bekas kandang ayam. Gubuk berukuran 2 x 2 meter itu dijadikan tempat tinggal karena mereka tak memiliki uang untuk menyewa rumah.Kompas.com
baca juga :

Ajiiib!!! Begini Perintah Jokowi ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait Hambalang

07.48.00 Add Comment

BlogDetik86- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi waktu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menuntaskan evaluasi, review dan redesain Kompleks Hambalang Bogor hingga awal 2017.
Tim Komunikasi Presiden Sukardi Rinakit di Jakarta, Senin (2/5), menyebutkan terkait hasil kajian tim audit teknis, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada Menteri PUPR untuk melanjutkan evaluasi dan review menyeluruh terhadap hal-hal yang telah direkomendasi tim audit teknis terutama terkait daya dukung lingkungan dari aspek geologi dan geoteknik.
Menurut Sukardi, penentuan pemanfaatan Komplek Hambalang akan dilakukan setelah kajian teknis selesai.
Ia menyebutkan setelah beberapa waktu lalu menyambangi Komplek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang untuk memeriksa keadaan aset negara yang terlantar tersebut, Senin sore, Presiden Jokowi mengadakan rapat terbatas untuk mendengarkan laporan mengenai audit teknis kelanjutan proyek tersebut.
Dalam ratas, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan tim ahli audit teknis memaparkan hasil kajian dari aspek bangunan gedung, aspek geologi dan geoteknik serta dari aspek tata saluran air dan sistem drainasenya.
Rekomendasi dari tim ahli adalah proses konstruksi Kompleks Hambalang dapat dilanjutkan dengan persyaratan, yakni: setelah dilakukan evaluasi menyeluruh dan penanganan tata salir, review ulang perhitungan struktur atas dan bawah terhadap seluruh bangunan gedung eksisting, penataan ulang dan dipastikan bangunan baru, baik gedung dan infrastruktur tidak berdiri di atas timbunan.
Sebelumnya dalam ratas tanggal 30 Maret 2016, Presiden Jokowi menugaskan Menteri PUPR untuk melakukan audit teknis terkait rencana rekonstruksi dan pemanfaatan Kompleks Hambalang.
Audit teknis diperlukan untuk mengetahui tingkat kerusakan struktur bangunan, mengetahui stabilitas tanah serta tata salir Kompleks Hambalang.
Selain audit teknis, Presiden dalam ratas tanggal 30 Maret 2016 juga menginstruksikan dilakukan audit hukum dan audit keuangan.
Renovasi GBK Sementara itu terkait renovasi Gelora Bung Karno (GBK), Presiden Jokowi menyampaikan bahwa saat kunjungan ke London, Inggris, dua minggu lalu, Presiden sempat melihat langsung Queen Elizabeth Park, tempat penyelenggaraan London Olympic tahun 2012.
"Saya melihat, saat ini, kawasan Olympic Park tersebut, setelah Olimpiade berakhir bukan hanya jadi pusat olahraga tapi telah menjadi area publik, public space bagi masyarakat London," ujar Presiden Jokowi.
Presiden berharap renovasi GBK ini nantinya juga bisa menjadi landmark Kota Jakarta, landmark Indonesia yang kemanfaatan publiknya dapat berlangsung untuk jangka panjang. Jadi bukan hanya bermanfaat untuk penyelenggaraan Asian Games saja.
Presiden juga mengingatkan perlunya diperhatikan standarisasi serta kualitas bahan dari infrastruktur yang di renovasi. Penggunaan produk dalam negeri dan memperhatikan aspek estetika desain juga diperlukan.
"Khusus estetika desain, GBK harus betul-betul memiliki nilai tambah, memiliki karakter sebagai nation heritage yang bersejarah," ucap Presiden Jokowi Hadir dalam rapat tersebut di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mochamad Basuki Hadimuljono, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.Beritasatu.com
Baca juga :

Satu lagi prestasi Jokowi akan bangun pelabuhan internasional di Jabar

Ahok Bersyukur Banyak Pejabat Mundur, Kok Bisa?

Reaksi Fadli Zon ketika Ruhut dilaporkan Pemuda Muhammadyah ke MKD

Satu lagi prestasi Jokowi akan bangun pelabuhan internasional di Jabar

06.48.00 Add Comment

BlogDetik86 – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Patimban merupakan lokasi paling cocok untuk menggantikan Cilamaya sebagai pelabuhan internasional pertama di Provinsi Jawa Barat.
“Kita sudah menemukan di Patimban, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Lokasi yang paling sesuai sebagai pengganti Cilamaya,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/5).
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla akan mendengarkan pemaparan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tentang kelayakan Patimban, baik dari aspek teknis, hukum, skim pendanaannya, dan sebagainya.
Presiden mengatakan keberadaan Pelabuhan Patimban nantinya akan mempersingkat jalur distribusi dan lalu lintas barang maupun jasa, yang selama ini melalui jalur darat.
“Jarak tempuh jalur darat terlalu jauh untuk sampai ke Jakarta, Semarang, dan Surabaya,” jelas dia.
Lebih lanjut dikatakan, pada awalnya pemerintah akan membangun pelabuhan di Cilamaya. Namun rencana itu dibatalkan karena dinilai berpotensi mengganggu infrastruktur minyak dan gas (migas) serta fasilitas lainnya yang ada di daerah itu.
“Pemerintah akhirnya mencari lokasi lain sebagai alternatif di luar daerah Cilamaya,” kata Presiden Jokowi.
Pelabuhan internasional Patimban menjadi solusi bagi wilayah Pantai Utara (Pantura) - Subang menyusul pengoperasian Tol Cipali.
Di sisi lain, terdapat dua hal mendesak yang secepatnya diselesaikan Pemerintah Kabupaten Subang dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Subang didesak untuk merampungkan revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dengan memasukan Patimban sebagai pelabuhan utama.
Langganan: Postingan (Atom)