BlogDetik86 - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Golkar, Firman Subagyo, mengatakan pihaknya sangat memahami langkah Presiden Joko Widodo sedang mencari jalan tengah atas kekisruhan proyek di Teluk Jakarta yang belakangan disebut Garuda Project.
Kata Firman, sangat dipahami bahwa investasi atau pembangunan adalah hal penting. Namun, di saat yang bersamaan, hal itu sekaligus menunjukkan kelemahan pemerintahan dan aparatur penyelenggara negara yang tidak patuh pada aturan hukum.
Diakuinya, Pemerintahan Jokowi-JK memang 'ketiban sial' menerima lungsuran program yang bermula di pemerintahan sebelumnya, yang sayangnya tidak dipersiapkan dengan baik. Seharusnya, sejak awal persiapan sudah dilakukan dengan menjawab berbagai permasalahan yang ada. Sementara kondisi saat ini, pelaksanaan program sudah terlanjur dilaksanakan, dan masalah muncul belakangan. Hal itu juga terjadi dalam program lain di era SBY seperti Proyek Hambalang dan MIFEE, di mana investasi sudah terlanjur dilakukan tanpa memperhatikan efek di belakang hari.
"Sebaiknya kita jangan membudayakan keterlanjuran, sebab bisa bahaya. Kalau nanti dilakukan budaya keterlanjuran, maka tak ada gunanya aturan dibuat. Ini kita harap jadi pembelajaran ke Pemerintah, pengusaha dan aparat hukum," kata Firman Subagyo, Jumat (29/4).
Dalam konteks reklamasi dan Giant Sea Wall, pada 2003, Kementerian Lingkungan Hidup sudah mengkaji serta menolak rencana reklamasi Teluk Jakarta karena dianggap tidak layak. Studi itu juga menemukan bahwa belum ada teknologi yang bisa menghilangkan beban banjir. Urugan untuk reklamasi juga membutuhkan 313 juta kubik tanah, yang merusak lingkungan Jawa Barat sebagai sumber. Selain itu, lanjut Firman, ditemukan juga akan ada perubahan mendasar kelautan dan sedimentasi yang berdampak pada proyek terkait listrik bawah laut.
Hal itu beserta sejumlah hasil studi lain yang sudah dipresentasikan di Komisi IV DPR membuat para anggota dewan merasa proyek itu tidak layak. Disadari juga bahwa selama ini, pihak pengembang swasta yang men-drive aparat pemerintahan saat itu, sehingga rencana itu terus berjalan tanpa ada perbaikan. Diiinformasikan olehnya, ada sejumlah pengusaha yang kerap bertemu demi melancarkan proyek itu.
Bagi Firman Subagyo, sebaiknya Pemerintah tak usah memaksakan diri apabila proyek tersebut memang tidak layak secara lingkungan. Para pejabat pemerintahan sebaiknya tidak dipaksa untuk merekayasa data, semisal AMDAL, hanya demi proyek yang menguntungkan para pengembang semata.
"Seandainya saya jadi presiden, biarkan saja resiko memaksakan reklamasi itu jadi tanggung jawab pengembang yang melaksanakan. Saya akan tetap berpegang pada UU. Kalau sudah ada kajian ditolak, dan menterinya tak mungkin main-main," kata Firman.
"Kalau memang ada rencana besar, mengapa sejak awal tak disinergikan dulu dengan UU yang ada. Kasihan juga sebenarnya pemerintahan sekarang ini karena semua ini dibuat di pemerintahan sebelumnya."Beritasatu.com
baca juga :
baca juga :
